Pelayanan Adminduk Diharapkan Memenuhi Tuntutan Masyarakat

Pelayanan Adminduk Diharapkan Memenuhi Tuntutan Masyarakat

 

SEPUTARBANJAR.COM.BANJARNEGARA-Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang diselenggarakan pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) menjadi salah satu pelayanan publik yang diharapkan dapat menyediakan dokumen kependudukan untuk masyarakat dengan cepat dan berkualitas.

Namun beberapa kendala masih dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan kecepatan penerbitan dokumen kependudukan.

Imam Kusharto, Kepala Dindukcapil Banjarnegara saat menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik menyampaikan, pihaknya selalu dituntut untuk melakukan inovasi untuk percepatan pelayanan Adminduk, seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian dan surat keterangan pindah domisili.

Mengikuti perkembangan teknologi serta kerjasama dengan petugas yang ada di desa-desa, berbagai upaya pelayanan seperti jemput bola dan digitalisasi pembuatan dokumen kependudukan sudah dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat sehingga tidak perlu datang ke kantor Dindukcapil.

Meskipun demikian, beberapa permasalahan masih terjadi yang menyebabkan waktu penerbitan dokumen kependudukan terhambat dan menjadi lama.

Masalah cetak e-KTP menjadi hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Imam mengungkapkan, pembuatan e KTP satu jam atau sehari jadi dalam prakteknya masih terkendala, seperti jaringan dan server dari pusat error. “Jaringan sering sekali error, bahkan satu minggu baru bisa lagi,” ujarnya di Sasana Bhakti Praja Setda Kabupaten Banjarnegara, Selasa (19/11).

Selain itu ketersediaan blangko e KTP juga sangat terbatas, menurutnya. Setiap bulan untuk Blangko e KTP di Banjarnegara di jatah 500 keping dari pemerintah pusat, padahal yang mangatre untuk membuat e KTP jumlahnya mencapai ribuan. Masalah e KTP merupakan masalah nasional. Pemerintah daerah tidak berwenang dalam pengadaan blangko e KTp, karena hal ini merupakan kebijakan Kemendagri yang diatur Undang-undang, terangnya.

Pada kesempatan ini Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono pada kesempatan tersebut mengatakan,  penerbitan dokumen kependudukan dapat diselesaikan 1 jam dan paling lama 24 jam dengan persyaratan lengkap.

Namun dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018, batas waktu tersebut dikecualikan ketika ada gangguan jaringan komunikasi data, sarana atau prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Dia mengatakan pemerintah selalu berupaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Dindukcapil dengan pelayananan Adminduknya sudah berupaya memberi pelayanan optimal untuk masyarakat, meskipun masih ada kendala yang disebabkan beberapa faktor.

 Oleh karena itu, melalui forum ini Buapti mengharapkan peningkatan kualitas Adminduk melalui peran dan ide pihak terkait agar kendala-kendala yang ada bisa diatasi.

Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin saat menyampaikan paparan tentang peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kegiatan ini mengatakan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan Adminduk di desa-desa harus dipenuhi sehingga tidak ada hambatan dalam prosesnya. Selain itu juga diperlukan komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai pengadaan blangko e KTp.

”Reformasi birokrasi merupakan paradigma baru dalam pelayanan publik. Pelayanan cepat dan berkualitas menjadi tuntutan dan kepuasan masyarakat menjadi tolak ukurnya. Pelayanan publik yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,”katanya. (seputarbanjar.com/m.anhar)

Berita lainnya